Teknis persidangan permohonan cerai talak

Susunan praktis, runtut, dan disertai dasar hukum rinci sesuai regulasi terbaru (UU, KHI, HIR/RBg, PERMA e-Court & e-Litigasi).

1. Pendaftaran Perkara

A. Cara Pendaftaran

1. E-Court / E-Litigasi
   • Pendaftar: Advokat atau pihak berperkara dengan akun e-Court.
   • Dokumen: Surat permohonan, KTP, buku nikah, dan lampiran pendukung.

Dasar hukum:

1. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
2. SEMA No. 4 Tahun 2019.
3. Pendaftaran manual
   • Membayar panjar biaya.
   • Mendapat nomor perkara dan penetapan hari sidang.

2.  Penunjukan Majelis Hakim

• Ketua Pengadilan menetapkan majelis (3 hakim) atau hakim tunggal (kasus tertentu).
• Panitera menunjuk panitera pengganti.

Dasar hukum:

• Pasal 17A UU 48/2009.
• Pasal 15 PP 9/1975 (administrasi perceraian).

3.   Pemanggilan Para Pihak

• Dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti atau elektronik (e-Court).
• Panggilan minimal 3 hari sebelum sidang.

Dasar hukum:

• Pasal 26–28 PP 9/1975.
• Pasal 390–393 RBg atau Pasal 121–122 HIR.
• PERMA 1/2019 (panggilan elektronik sah).

4.   Sidang Pertama-Pemeriksaan Identitas & Mediasi

A.  Pemeriksaan identitas & kehadiran

• Majelis memastikan identitas Pemohon dan Termohon.
• Menilai sah/tidaknya panggilan.

Dasar hukum:

• Pasal 134 HIR / 154 RBg.

B.  WAJIB MEDIASI

• Hakim menunjuk mediator (hakim mediator atau non-hakim).
• Dilakukan maksimal 30 hari, bisa diperpanjang 30 hari.
• Jika gagal, dibuat laporan kesimpulan mediasi.

Dasar hukum:

• PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

5. Penyampaian Permohonan Cerai Talak

• Dibacakan di persidangan.
• Pemohon menjelaskan alasan talak secara lisan.

Dasar hukum:

• Pasal 22–23 PP 9/1975.
• Pasal 15–16 KHI (dasar-dasar perceraian).

6.  Jawaban Termohon

• Termohon memberi jawaban: mengakui, membantah, atau minta nafkah iddah/madhiyah/mut’ah.

Dasar hukum:

• Pasal 118 HIR (acara perdata umum, berlaku subsidiair).
• KHI Pasal 149 (hak-hak istri).

7. Replik – Duplik (jika diperlukan)

• Tidak selalu dilakukan, tapi umum untuk memperjelas dalil.

Dasar hukum:

• HIR/RBg (acara perdata tidak mengaturnya secara tegas, tetapi praktik tetap diterapkan).

8. Pembuktian

Pembuktian adalah tahapan inti cerai talak.

A.    Bukti surat

• Buku nikah (wajib).
• Akta kelahiran anak.
• Surat-surat terkait kekerasan, perselingkuhan, pisah tempat tinggal, dll.

Dasar hukum:

• Pasal 164 HIR / 284 RBg.
• Pasal 1866 KUH Perdata.

B. Keterangan saksi

• Minimal 2 saksi.
• Saksi harus melihat, mendengar, atau mengalami sendiri fakta rumah tangga.

Dasar hukum:

• Pasal 171–172 KHI.
• Pasal 308 RBg / 145 HIR.

C. Pengakuan, persangkaan, sumpah

• Majelis menilai bila bukti kurang.
  Dasar hukum:
• Pasal 174–177 HIR.

9. Kesimpulan

• Para pihak boleh menyampaikan kesimpulan tertulis.
  Dasar hukum:
• Doktrin & praktik peradilan (tidak diatur eksplisit).

10.  Musyawarah Majelis & Putusan

Isi putusan cerai talak:

1. Mengabulkan/menolak permohonan.
2. Menyatakan alasan perceraian terbukti.
3. Menetapkan sidang ikrar talak.
4. Menetapkan hak-hak istri:
   • Mut’ah (Pasal 149 huruf a KHI).
   • Nafkah iddah (Pasal 149 huruf b KHI).
   • Maskan & kiswah (Pasal 149 huruf c KHI).
   • Nafkah madhiyah (jika diminta).
   • Hak asuh anak (Pasal 105 KHI).
5. Biaya perkara.

11. Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak

Prosedur:

1. Pemohon hadir dan mengucapkan talak di depan majelis.
2. Hakim mencatat ikrar talak ke dalam berita acara.
3. Ikrar harus dilakukan maksimal 6 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Dasar hukum:

• Pasal 70 ayat (6) UU Peradilan Agama (UU 7/1989 jo. UU 3/2006 jo. UU 50/2009).
• Pasal 131–133 KHI.

Jika Pemohon tidak hadir, permohonan cerai talak gugur demi hukum.
Dasar hukum:

• Pasal 70 ayat (6) UU PA.

12. Penetapan Akta Cerai

• Diterbitkan setelah ikrar talak.
• Dicatat oleh Panitera dan Sekretaris.

Dasar hukum:

• Perma 1/2019 (digital archive).
• Pasal 84–85 PP 9/1975.

Rangkuman Alur Singkat

1. Daftar perkara (e-Court/manual)
2. Penetapan majelis
3. Pemanggilan para pihak
4. Sidang pertama → verifikasi → mediasi
5. Penyampaian permohonan
6. Jawaban
7. Replik–duplik (opsional)
8. Pembuktian (surat, saksi)
9. Kesimpulan
10. Putusan & penetapan sidang ikrar
11. Ikrar talak
12. Penerbitan akta cerai