Teknis Persidangan Perkara permohonan Isbat Nikah, disertai dasar hukum lengkap.

I.    DASAR HUKUM ISBAT NIKAH

1.  Undang-Undang

1. UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
   • Pasal 2 ayat (1): sahnya perkawinan menurut agama.
   • Pasal 2 ayat (2): pencatatan perkawinan wajib sesuai peraturan perundang-undangan.
2. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
   (sebagaimana diubah dengan UU 3/2006 dan UU 50/2009)
   • Pasal 49 huruf (a): Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara perkawinan.
   • Termasuk: isbat nikah (pengesahan perkawinan).
3. UU Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU 24 Tahun 2013)
   • Perkawinan yang telah diputus/ditetapkan oleh pengadilan menjadi dasar pencatatan di Dukcapil.

2.  Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 7 KHI — Isbat Nikah dapat diajukan untuk:

1. Perkawinan yang terjadi sebelum 22 Desember 1946;
2. Perkawinan dalam keadaan ragu-ragu mengenai keabsahannya;
3. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;
4. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan 1974;
5. Untuk keperluan penyelesaian perceraian, hak-hak anak, waris, dan lain-lain.

Tidak dapat diajukan isbat untuk:

• Perkawinan yang dilaksanakan setelah 1974 tanpa alasan syar’i, kecuali terdapat alasan kuat (misal: hilangnya buku nikah, KUA tidak mencatat, atau keperluan hukum anak).

3.  Peraturan MA

1. PERMA No. 5 Tahun 2020 tentang Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama
2. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang e-Court
3. SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
4. PERMA 1/2016 (mediasi)
5. PP 9/1975 untuk hal administratif perkawinan.

II. OBJEK & TUJUAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH

Objek:

• Sah tidaknya perkawinan menurut agama, yang tidak/cacat pencatatan secara negara.

Tujuan:

• Memperoleh penetapan sahnya perkawinan dari hakim;
• Dasar menerbitkan:
  • Kutipan Akta Nikah,
  • Akta Kelahiran anak,
  • Kartu Keluarga dan KTP,
  • pembuktian hak-hak keperdataan (waris, nafkah, harta bersama).

III. TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA (e-Court / Manual)

1.   Pendaftaran

• Melalui e-Court/e-Litigasi (pengacara/perorangan terdaftar) atau datang langsung ke PTSP.
• Lampiran wajib:
  • Surat permohonan;
  • Identitas para pihak (KTP, KK);
  • Bukti foto/undangan nikah, surat keterangan nikah dari penghulu/ustadz (bila ada);
  • Nama saksi 2 orang.

2.   Penunjukan Majelis & Hari Sidang

• Ketua PA menetapkan Majelis Hakim (3 orang).
• Panitera menunjuk Panitera Pengganti.
• Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.

IV. TEKNIS PERSIDANGAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH

1. Sidang Pertama: Pemeriksaan Identitas & Legalitas Para Pihak

• Majelis membuka sidang.
• Memeriksa identitas Pemohon I & II (suami-istri).
• Memastikan kompetensi absolut dan relatif:
  • PA tempat domisili pemohon.
• Majelis memastikan bahwa permohonan bukan nikah siri yang baru dilakukan dengan sengaja tanpa itikad baik.

Dasar hukum:

• Pasal 56 UU PA (kompetensi).
• Pasal 118 HIR / 142 RBg.

2.  Pembacaan Permohonan

• Pemohon atau kuasa hukum membacakan pokok permohonan:
  • Kapan menikah,
  • Siapa yang menikahkan,
  • Saksi-saksi,
  • Tidak tercatat di KUA,
  • Mengajukan permohonan sah dan dicatatkan.

3.  Pembuktian

A. Bukti Surat (jika ada)

• Surat keterangan menikah dari tokoh agama/penghulu kampung.
• Foto/undangan pernikahan.
• Akta kelahiran anak.

Dasar hukum:

• Pasal 164 HIR / 284 RBg (alat bukti).

B. Keterangan Saksi (Paling Penting)

Minimal 2 saksi yang mengetahui:

1. Terjadinya akad nikah
   • Waktu dan tempat
   • Siapa wali
   • Ada ijab kabul
   • Mahar
   • Dua saksi akad
2. Kedua pihak masih hidup dan berstatus suami-istri.

Saksi ideal:

• Orang tua, saudara, atau tetangga yang hadir di akad.

Dasar hukum:

• Pasal 22 KHI (rukun nikah),
• Pasal 26 KHI (saksi),
• Pasal 54 UU PA (pembuktian),
• Pasal 171 HIR (saksi).

C.  Pemeriksaan Para Pemohon

Hakim bertanya:

• Apakah akad dilakukan menurut syariat Islam?
• Siapa wali? Wali nasab atau wali hakim?
• Saksi akad ada atau tidak?
• Mengapa tidak tercatat di KUA?
• Apa tujuan mengajukan isbat?

5.  Kesimpulan

• Pemohon dan hakim merangkum bukti dan dalil yang terungkap di persidangan.

6.  Musyawarah Majelis Hakim

Hakim menilai:

• Apakah rukun nikah terpenuhi? (Pasal 14–22 KHI)
• Apakah terbukti terjadi pernikahan?
• Apakah ada larangan nikah? (Pasal 39–44 KHI)
• Apakah tidak termasuk larangan “nikah liar” pasca 1974 tanpa alasan syar’i?

7.  Penetapan

Jika dikabulkan:

• Menyatakan sah perkawinan para pemohon.
• Memerintahkan:
  • Pencatatan di KUA kecamatan tempat akad berlangsung.
  • Memberikan salinan kepada para pihak.

Jika ditolak:

• Karena rukun tidak terpenuhi atau tidak adanya bukti kuat.

V.  STRUKTUR PENETAPAN ISBAT NIKAH

1. Identitas para pemohon
2. Duduk perkara
3. Pertimbangan hukum:
   • Rukun nikah,
   • Alasan tidak tercatat,
   • Bukti dan saksi,
   • Dasar hukum (UU 1/1974, UU PA, KHI, Perma).
4. Amar penetapan:
   • Mengabulkan permohonan,
   • Menyatakan perkawinan sah,

VI. IMPLEMENTASI e-LITIGASI

Jika pemohon menggunakan e-Court, maka:

• Pengiriman salinan permohonan, bukti, panggilan, dan putusan dilakukan secara elektronik (SEMA 3/2018).
• Sidang dapat digelar secara elektronik bila majelis menyetujui (PERMA 1/2019).

VII. CONTOH POKOK DALIL PERMOHONAN

• Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal … di … menurut syariat Islam;
• Bahwa wali